JATIMPOS.CO/KOTA MADIUN — Suasana ruang Government Chief Information Officer (GCIO) Kota Madiun pada Kamis (18/9/2025) pagi terasa lebih hangat dari biasanya. Satu per satu dokumen disiapkan, layar presentasi dipasang, dan tim Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun tampak bersemangat menyambut tamu istimewa. Hari itu, Komisi Informasi (KI) Jawa Timur datang untuk melakukan verifikasi faktual atau visitasi monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik.
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari tahapan panjang penilaian keterbukaan informasi publik tahun 2025. Kota Madiun menjadi salah satu dari 22 kabupaten/kota yang berhasil lolos tahap seleksi awal dengan nilai tinggi, bahkan sempurna. “Alhamdulillah, untuk pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ), kita meraih nilai 100. Ini menjadi modal berharga untuk visitasi kali ini,” ujar Sekretaris Dinas Kominfo Kota Madiun, Roberta Juvita.
Sejak lama, Kota Madiun dikenal sebagai daerah yang serius menggarap keterbukaan informasi. Berbagai inovasi digulirkan, mulai dari BBM (Bincang Bareng Mimin)—sebuah dialog interaktif yang disiarkan melalui radio dan Instagram, hingga Jebol Kipper (Jemput Bola Keterbukaan Informasi Publik) yang memudahkan warga mengakses informasi tanpa harus datang ke kantor.
Tak berhenti di situ, ada pula Road Show PPID yang menyasar sekolah dan perguruan tinggi. Melalui kegiatan ini, pemerintah kota berupaya membangun literasi publik, mendekatkan layanan informasi, sekaligus menyerap aspirasi dari generasi muda. “Ke depan kami menargetkan pembentukan PPID di sekolah, puskesmas, dan UPTD. Harapannya semua stakeholder bisa berkontribusi membangun ekosistem informasi yang harmonis,” kata Roberta Juvita.
Langkah tersebut mendapat apresiasi dari KI Jawa Timur. Komisioner sekaligus Ketua Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi, Yunus Mansur Yasin, menilai konsistensi Kota Madiun patut dicontoh. “Kota Madiun dari tahun ke tahun sudah menunjukkan progres signifikan. Yang terpenting adalah aksesibilitas, bagaimana masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi yang mereka butuhkan,” ujarnya.
Komitmen itu bukan sekadar slogan. Dalam lima tahun terakhir, sederet penghargaan berhasil dibawa pulang Kota Madiun. Pada 2020, kota ini menyabet penghargaan Penyedia Layanan Informasi Terbaik dari KI Jawa Timur. Setahun kemudian, predikat Badan Publik Informatif berhasil diraih.
Tahun 2022 menjadi puncak prestasi dengan nilai 99,25—tertinggi di Jawa Timur saat itu. Tren positif terus berlanjut pada 2023 dan 2024, meski angka sempat fluktuatif di kisaran 96 hingga 97. “Harapannya tahun ini bisa mencapai 99,99. Optimis, karena inovasi kita semakin kuat dan dukungan dari wali kota, DPRD, hingga masyarakat sangat luar biasa,” ucap Roberta dengan nada penuh semangat.
Meski begitu, jalan menuju keterbukaan informasi tidak selalu mulus. Yunus mengingatkan masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama terkait dokumen pengadaan barang dan jasa. “Tahun lalu ada sedikit kekurangan di aspek PBJ, tapi tahun ini sudah sangat baik. Itu perbedaan nyata yang kami temukan dari Kota Madiun,” jelasnya.
Menurut Yunus, visitasi kali ini tidak hanya menilai inovasi digital atau kanal informasi, tetapi juga memeriksa detail dokumen yang wajib tersedia, sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021. Setidaknya ada 33 jenis dokumen yang menjadi fokus, mulai dari rencana kerja hingga laporan pengadaan.
Visitasi di Kota Madiun hanyalah satu mata rantai dari proses panjang yang akan bermuara pada KI Award Jawa Timur 2025. Rencananya, puncak penghargaan itu digelar pada November mendatang. Hingga kini, lebih dari 140 badan publik ikut serta dalam monitoring dan evaluasi, namun hanya sekitar 70 yang lolos ke tahap visitasi. Dari jumlah itu, 22 di antaranya adalah pemerintah kabupaten/kota.
Bagi Kota Madiun, ajang ini bukan sekadar kompetisi, melainkan momentum untuk mengukuhkan identitas sebagai kota yang terbuka. “Keterbukaan informasi itu bukan hanya memenuhi regulasi, tapi juga wujud akuntabilitas dan pelayanan publik. Semakin transparan, semakin kuat pula kepercayaan masyarakat,” ujar Yunus.
Optimisme itu tampak jelas dalam wajah para pejabat dan staf Dinas Kominfo yang hadir di GCIO. Di balik tumpukan dokumen, layar presentasi, dan deretan penghargaan yang sudah digapai, tersimpan tekad untuk terus melangkah.
“Selama masyarakat mudah mengakses informasi, selama kepercayaan publik terjaga, maka keterbukaan informasi bukan lagi sekadar kewajiban, tapi budaya yang melekat,” kata Roberta menutup sesi wawancara.
Dengan rekam jejak prestasi dan sederet inovasi yang terus bergulir, Kota Madiun seolah ingin menegaskan satu hal: keterbukaan adalah wajah masa depan. Sebuah wajah yang transparan, inklusif, dan bersahabat dengan warganya. (jum).
