JATIMPOS.CO//TRENGGALEK – Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Trenggalek mengalami penurunan, meskipun kedalaman dan keparahan kemiskinan justru meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Trenggalek, jumlah penduduk miskin turun dari 74.580 jiwa pada Maret 2023 menjadi 73.750 jiwa pada Maret 2024.
Persentase penduduk miskin di Trenggalek juga mengalami penurunan, dari 10,63 persen pada Maret 2023 menjadi 10,50 persen pada Maret 2024. Namun, kedalaman kemiskinan (P1) naik dari 1,26 menjadi 1,43, dan keparahan kemiskinan (P2) meningkat dari 0,21 menjadi 0,28.
"BPS selalu merilis data tahunan tentang kemiskinan dengan indikator P0, yaitu persentase penduduk miskin, P1 untuk kedalaman kemiskinan, dan P2 untuk keparahan kemiskinan," kata Kepala BPS Trenggalek, Emil Wahyudiono, Selasa (10/9/2024).
Pada tahun 2024 ini, profil kemiskinan di Kabupaten Trenggalek disajikan lebih awal, yaitu pada bulan Agustus, sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya data kemiskinan biasanya dirilis pada bulan November atau Desember.
Emil menjelaskan bahwa meskipun jumlah penduduk miskin (P0) menurun, peningkatan terjadi pada kedalaman (P1) dan keparahan kemiskinan (P2). Hal ini terkait dengan kenaikan garis kemiskinan (GK), yaitu dari Rp 411.527 per kapita per bulan menjadi Rp 434.146 per kapita per bulan.
"Peningkatan garis kemiskinan tidak diiringi dengan peningkatan pendapatan masyarakat miskin, sementara rata-rata jumlah anggota rumah tangga di keluarga miskin semakin banyak, sehingga beban hidup mereka bertambah," jelas Emil.
Artinya, meskipun jumlah penduduk miskin berkurang, penduduk miskin yang tersisa semakin jauh dari garis kemiskinan, karena pengeluaran mereka tidak cukup untuk menutupi kenaikan harga kebutuhan pokok.
Salah satu faktor utama yang mempengaruhi kenaikan garis kemiskinan adalah inflasi, yang berdampak pada meningkatnya harga kebutuhan sehari-hari. Untuk itu, program pengendalian inflasi dari pemerintah pusat hingga daerah terus digalakkan agar harga bahan pokok tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
"Pemerintah terus berupaya mengendalikan inflasi guna memastikan harga kebutuhan pokok dapat dijangkau oleh masyarakat di semua lini," pungkas Emil.(ard)
