JATIMPOS.CO/TUBAN – Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menekankan pentingnya sinergis dan sistematis lintas sektor dalam pengendalian dan penanganan penyakit mata kuku (PMK). Diperlukan peran TNI/Polri, OPD, camat terkait hingga kades.
Demikian ini dia sampaikan saat memimpin rapat evaluasi PMK tahun 2022, serta rencana tindak lanjut tahun 2023 di ruang rapat Dandang Wacana Setda Tuban, Rabu (01/02).
“Untuk itu, kita perlu komitmen semua pihak untuk atasi PMK ini,” tegas Mas Lindra.
Selain memastikan kondisi kesehatan, Mas Bupati menekan juga pada pengamanan dan pengawasan akses lalu lintas ternak di Kabupaten Tuban. hal ini perlu dilakukan untuk membatasi dan mempersempit area persebaran PMK dari luar Kabupaten Tuban.
“Apalagi letak kita ada di wilayah perbatasan, yang berpeluang besar terjadi penularan,” ungkapnya.
Putra mahkota Hj. Haeny Relawati ini lebih lanjut mengatakan penetapan zonasi untuk memperluas cakupan vaksinasi juga menjadi poin penting. Tim vaksinasi Kabupaten harus memperkuat koordinasi dengan kecamatan hingga desa, agar tidak ada lagi penolakan dari masyarakat. “Ini penting, agar camat dan Kepala Desa langsung memberikan pengarahan kepada warga,” terang Mas Lindra.
Terkait kebijakan penutupan pasar, Mas Lindra meminta agar menjadi keputusan paling akhir, sebab akan melibatkan banyak hal dan berpotensi mengganggu arus ekonomi masyarakat. “Ini opsi paling akhir kita, jadi saat ini fokus vaksinasi, dan edukasi masyarakat,” pungkasnya.
Sejauh ini tercatat, angka kasus penularan PMK di Bumi Ronggolawe mulai Januari 2023 hingga 1 Februari 2023 mencapai 293 kasus, sakit 146, mati 44, potong paksa 1, dan sembuh 102. Adapun capaian vaksin hingga 31 Januari 2023 mencapai 116,98 %, dengan total alokasi vaksin 1 hingga 4 mencapai 112.300 dosis, sedangkan jumlah total yang telah divaksin mencapai 107.845 ekor. (min)
