JATIMPOS.CO/KABUPATEN MOJOKERTO - Sedikitnya 20 Ormas dan LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Peduli Kemajuan Mojokerto (KMPKM) mengajukan class action atau gugatan ke Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati untuk segera mencopot dan mengganti Kepala Dinas Budaya Pemuda dan Olahraga Pariwisata (Disbudporapar) Kabupaten Mojokerto, Norman Nandito, dengan berbagai alasan.
Saat menyampaikan class action, puluhan anggota KMPKM tersebut ditemui langsung oleh Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati. Turut mendampingi Sekda Teguh Gubnarko, Kepala Kesbangpol Nugraha Sulistiya, Kepala Inspektorat Puji Widodo, Plt. BKPP Bambang Wahyudi, di ruang rapat Asisten Administrasi Umum Pemkab Mojokerto, Rabu (7/9/2022) sore.
KMPKM pun meminta Bupati Mojokerto selaku Pejabat Pembina Pegawai untuk segera mencopot dan mengganti Kadis Budporapar Kabupaten Mojokerto Norman Nandito, karena dianggap kurang layak jadi pimpinan OPD, dan bisa menghambat proses pembangunan Kabupaten Mojokerto.
“Kadis Budporapar Norman Handito itu tidak profesional, tidak humanis, sulit diajak komunikasi, tidak transparan dan rawan konflik sosial yang bisa menghambat proses pembangunan, khususnya pengembangan budaya di Kabupaten Mojokerto,” ucap Kartiwi LSM Ampuh, dalam pertemuan.
Masih kata Kartiwi, komunitas Budaya sangat kecewa, sering mengajukan surat koordinasi atau surat terkait pembinaan budaya, tapi terkesan diremehkan. Surat tidak pernah dibalas, padahal Kadis Budporapar sebelum Norman Handito sangat komunikatif.
“Wong kami berkirim surat ke KSP Kepresidenan Jendral (Purn) Moeldoko saja diperhatikan dengan dibalas, dan kirim surat ke Gubernur Jatim juga diperhatikan, meski Bu Khofifah di NTB menyuruh Kadis Pariwisata Jatim untuk menemui kami, ini kirim surat ke Disbudporapar Kabupaten Mojokerto tak digubris,” keluh Kartiwi.
Hal senada disampaikan oleh Taufiq Yudha Purnawan dari LMBN NKRI, katanya pernah membuat event tentang kebudayaan dan seni yang ditempatkan di PPST Trowulan Kabupaten Mojokerto, harus koordinasi dengan Disperindag dan Disbudporapar.
”Setelah silaturahmi dengan Disperindag, kami melanjutkan silaturahmi dengan Disbudporapar, eh ternyata tidak diterima dan tidak ditanggapi. Padahal acaranya untuk mengangkat kebudayaan Mojokerto” kata Taufiq.
Dihadapan Bupati Mojokerto, Taufiq sangat menyayangkan jabatan Kadis Budporapar dipegang Norman Handito yang sulit diajak komunikasi. Padahal slogan Kabupaten Mojokerto adalah “Mojokerto Full of Majapahit Greatness”. Artinya Mojokerto penuh dengan kemegahan Majapahit menjadi semangat baru pemilihan membangun Kabupaten Mojokerto dengan menguatkan citra positif agar bisa mendongkrak perekonomian masyarakat.
“Jangan sampai slogan Mojokerto itu tidak ada kelanjutannya, karena slogan baru tersebut leading sektornya di Disbudporapar, jadi perlu ada evaluasi,” tegas Taufiq.
Mendapat masukan dan kritikan dari KMPKM, Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati mengatakan, pertemuan dengan KMPKM ini dianggap silaturahmi dan berterima kasih telah memberi saran dan masukan kepadanya, ini bisa menjadi tolak ukur penilaian terhadap kepala OPD untuk dilakukan pembinaan.
“Selaku Pejabat Pembina Pegawai kami minta waktu, tolong beri kesempatan pada kami untuk melakukan pembinaan terhadap kepala OPD Disbudporapar Norman Handito,” jawabnya.
Senada dengan Bupati Ikfina, Sekda Teguh Gunarko merasa sebagai orang yang bertanggung jawab kepada seluruh pegawai di lingkup Pemkab Mojokerto, meminta maaf atas perilaku, sikap dari Norman Handito. Bila dirasa kurang baik di hadapan komunitas terkait pariwisata, bakal dilakukan pembinaan.
Percayakan Pemda di bawah kepemimpinan Bupati Ikfina, sangat konsentrasi terkait penilai perilaku para pejabat, apalagi perilaku yang langgar aturan akan diberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
”Kami tak segan-segan lakukan tindakan, pemberian sanksi terhadap pejabat yang langgar aturan, kami proses lewat inspektorat, beberapa kali kami proses pejabat yang lakukan kesalahan, dan ada yang kena sanksi, di- nonjob-kan,” ucap Sekda Teguh.
Mantan Kadis Pertanian tersebut juga menambahkan, terhadap pejabat yang tidak profesionalisme akan menjadi catatan.
”Beri kami kesempatan untuk lakukan pembinaan terhadap pejabat, kepala OPD dan kami akan meningkatkan komunikasi kebudayaan dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya. (din)
