JATIMPOS.CO/SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, memastikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen penuh mengawal kepastian status kepegawaian perangkat desa.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam sambutannya saat Pelantikan Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi Jawa Timur Masa Bhakti 2025–2030, di Ruang Rapat Hayam Wuruk, Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jatim, Minggu (3/8/2025).
"Kalau memang ini kebutuhan kepastian hukum bagi posisi kepegawaian perangkat desa se-Indonesia, kita siap mengawali," ujarnya.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa pengurus pusat PPDI juga harus menunjukkan komitmen serupa dan mendorong pengurus di provinsi lain untuk ikut mengawal isu ini.
"Pak Ketua Umum PPDI juga mohon mendorong provinsi yang lain melakukan hal yang sama, sambil memonitor berapa banyak provinsi yang siap untuk mengajukannya," tegasnya.
Tak hanya berkomitmen mengawal, orang nomor satu di Jatim ini pun menekankan bahwa hal tersebut dapat diupayakan dengan melakukan beberapa tahapan awal. Pengurus PPDI Jatim dapat berkirim surat kepada gubernur yang nanti akan diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri dan Presiden RI.
"Tentu suratnya harus disertai dengan dasar hukum yang jelas terkait kedudukan atau posisi status kepegawaian perangkat desa yang diharapkan," ucapnya.
Menurutnya, perangkat desa adalah garda terdepan pelayanan publik di desa, yang tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga memiliki peran penting dalam pembangunan, pelestarian nilai budaya, dan ketahanan ekonomi di level akar rumput.
Provinsi Jawa Timur saat ini memiliki 7.721 desa dengan jumlah penduduk lebih dari 41,81 juta jiwa. Berdasarkan data per 31 Juli 2025, Provinsi Jawa Timur memiliki 99.556 Aparatur Desa (terdiri dari 7.721 Kepala Desa, 7.558 Sekretaris Desa, 21.438 Kepala Seksi, 21.555 Kepala Urusan, 29.040 Kepala Dusun Dan 12.243 Staf Desa) serta 55.309 anggota BPD atau secara total sebanyak 154.865 Aparat Pemerintahan Desa.
Di sisi lain, Khofifah juga menyoroti kemiskinan di desa yang masih menjadi persoalan besar, menyumbang lebih dari setengah angka kemiskinan di provinsi ini.
"Mohon tetap memberikan kerja-kerja efektif untuk bisa menurunkan kemiskinan di desa, Ini PR kita bersama," jatanya.
Tak hanya itu, kepada para perangkat desa Khofifah mengajak agar menjalin sinergi dengan berbagai pihak untuk membangun desa. Termasuk dengan Pemprov Jatim dan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
"Mungkin ada program-program yang bersambung dengan program-program penguatan pemberdayaan desa yang ada di provinsi Jawa Timur," ucapnya.
Menurut Khofifah, keberadaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih bukan kompetitor bagi UKM dan koperasi lainnya. Justru Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih adalah mitra.
"Perangkat desa bisa menyiapkan format yang paling produktif yang bisa dilakukan oleh koperasi perangkat desa yang diinisiasi di desa-desa," tegasnya.
Di kesempatan ini Khofifah turut berpesan agar para perangkat desa aktif mengedukasi terkait bahaya judi online dan pinjaman online kepada masyarakat desa. Karena kedua hal tersebut berdampak buruk bagi masyarakat terutama bagi penerima bantuan sosial yang bisa berakibat penutupan rekening oleh PPATK.
"Saya mohon ini menjadi satu kesatuan program panjenengan ketika menyapa masyarakat," pesannya.
Di akhir Khofifah menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh jajaran pengurus PPDI Provinsi Jawa Timur yang baru saja dilantik. Ia berharap amanah yang telah dipercayakan dapat dijalankan dengan penuh dedikasi, integritas, dan semangat pengabdian demi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.
"Selamat atas pelantikan PPDI Jawa Timur, selamat bekerja dan mengabdi kepada masyarakat, jadikan momentum ini untuk terus bergandeng tangan, nderek urun rembug, nyawiji mbangun deso, demi Jawa Timur lebih sejahtera," pungkasnya. (**)
