JATIMPOS.CO//SURABAYA - Sebanyak 15 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi dilantik oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Kamis (22/08). Dalam pelantikan ini, Pj. Gubernur Adhy menekankan pentingnya inovasi dan terobosan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.
Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Jatim ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 800.1.3.3/2716/204/2024 tanggal 15 Agustus 2024.
Pejabat yang dilantik antara lain Sigit Panoentoen sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Jatim, Aris Mukiyono sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jatim, serta Nurkholis yang menduduki posisi Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan.
Selanjutnya Joko Irianto sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Jatim, Muhamad Hadi Wawan Guntoro sebagai Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Jatim, Moh. Ali Kuncoro sebagai Sekretaris DPRD Jatim, Andik Fadjar Tjahjono sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Jatim, Endy Alim Abdi Nusa sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jatim.
Berikutnya, Budi Raharjo sebagai Staf Ahli Gunernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Heru Suseno sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim, Dydik Rudy Prasetya sebagai Kepala Dinas Perkebunan Jatim, Kurniawan Hary Putranto sebagai Wakil Direktur Umum dan Keuangan pada RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jatim.
Lebih lanjut, R. Henggar Sulistiarto sebagai Kepala Biro Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Jatim, Lilik Pudjiastuti sebagai Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Jatim, dan Tauhid Islamy sebagai Direktur RSUD Haji Provinsi Jatim.
Dalam pesannya, Pj. Gubernur Adhy menegaskan pentingnya terobosan dan inovasi yang dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. "Untuk meningkatkan kinerja pembangunan dan pelayanan publik, perlu dilakukan terobosan-terobosan dan inovasi yang berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Adhy juga memberikan instruksi khusus kepada Kepala BPKAD yang baru dilantik untuk mencari sumber pendapatan lain di luar APBD, mengingat opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) akan dikembalikan ke kabupaten/kota masing-masing pada 2025, yang berdampak pada penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi senilai Rp4 triliun.
"Perlu dicari solusi untuk mengatasi hal ini. Selain pajak, kita memiliki potensi untuk meningkatkan PAD melalui BUMD, asalkan dikelola dengan baik," kata Adhy.
Selain itu, Pj. Gubernur Adhy memberikan arahan kepada Kepala Dispora Jatim untuk mempersiapkan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 yang akan berlangsung di Aceh dan Sumatera Utara, dengan harapan adanya peningkatan prestasi dibandingkan PON sebelumnya.
"Saya berharap hasil PON tahun 2024 bisa lebih baik dari tahun 2023," tegasnya.
Selanjutnya untuk bidang ekonomi, Adhy berpesan agar setiap program yang dibuat dapat memiliki dampak yang signifikan pada turunnya kemiskinan ekstrim di Jatim.
"Kinerja pembangunan ekonomi saya kira cukup baik. Kita ingin agar program-program pemberdayaan masyarakat lebih ditingkatkan lagi. Fokus kita adalah pada penurunan kemiskinan ekstrim dan peningkatan layanan kesehatan di masyarakat," ucapnya.
Selanjutnya untuk bidang pertanian, Adhy juga menyinggung terkait kesiapan Jatim dalam menghadapi kemarau panjang. Kasus kekeringan yang sebelumnya terjadi di beberapa kab/kota, ia berpesan untuk segera dicarikan solusi.
Terakhir, terkait sektor ESDM, Adhy meminta agar program-program yang sudah dirintis oleh pejabat sebelumnya tetap dilanjutkan, terutama yang berhubungan dengan net zero emission.
"Program ESDM yang telah ada harus diteruskan. Tinggal memperbaiki semua perijinan sesuai dengan peraturan yang berlaku di kementrian ESDM," pungkasnya. (zen/rl)
