JATIMPOS.CO/KOTA MOJOKERTO - Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari didampingi Kepala Bappeko Agung Moeljono, menerima hasil produksi alas kaki dari salah satu Industri Kecil Menengah (IKM) di Rumah Rakyat Hayam Wuruk 50, Magersari, Selasa (16/6/2020).
Dibawah Kementerian Perindustrian, Balai Pengembangan Industri persepatuan Indonesia (BPIPI) Jawa Timur, telah menyelenggarakan Pelatihan Desain Alas Kaki yang diperuntukkan bagi Industri Kecil Menengah (IKM) secara virtual selama lima hari beberapa waktu lalu.
Dari hasil pelatihan tersebut, para pengrajin dari Kota Mojokerto memiliki hasil produksi alas kaki lebih banyak dibandingkan dengan daerah lain. Melalui kontribusi dari para perajin alas kaki ini, diharapkan kedepannya dapat memotivasi semangat bangkitnya industri alas kaki di Kota Mojokerto.
Sementara itu, ada sedikitnya 95 pasang sepatu dengan berbagai ukuran, diserahkan langsung oleh perwakilan IKM, Emru Suhadak kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Mojokerto, yang juga Walikota Mojokerto Ika Puspitasari.
Bantuan alas kaki ini nantinya akan diberikan kepada para petugas medis yang saat ini tengah menjadi garda depan dalam menghadapi pandemi Covid-19.
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari terima bantuan Alas kaki ( Sepatu ) dari IKM
--------------------------
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari SE, sangat mengapresiasi sekaligus mengucapkan terimakasih kepada para IKM Kota Mojokerto, yang telah peduli dan turut berkontribusi dalam percepatan penanganan Covid-19. Nantinya, hasil produksi tangan-tangan perajin akan diserahkan kepada petugas medis.
” Para perajin alas kaki (sepatu) IKM, kami ucapkan terima kasih, telah berkontribusi pada penanganan covid 19 dan produk sepatu ini, segera kami serahkan pada petugas medis,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Ning Ita panggilan Walikota, juga menyampaikan bahwa bantuan-bantuan yang diterima oleh Pemerintah Kota Mojokerto selama ini, dilakukan secara terperinci, transparansi dan akuntabilitas.
“ Semua bantuan dari pihak manapun, untuk penanganan Covid 19, baik berups APD kesehatan maupun dalam bentuk lain, akan dikelola secara terperinci, transparansi dan akuntabilitas, " pungkasnya. (din/adv).
