DEWAN

JATIMPOS.CO/KOTA BLITAR - Bukti kemitraan kinerja antara Pemerintah Kota dan DPRD Kota Blitar semakin baik dan harmonis tampak dari pengelolaan anggaran pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel.

JATIMPOS.CO/TULUNGAGUNG - Penetapan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 dan tiga raperda lainnya dilaksanakan dalam rapat paripurna, Senin (13/7/2020) di Ruang Graha Wicaksana DPRD Tulungagung.

JATIMPOS.CO/PAMEKASAN - Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (BK-DPRD) Kabupaten Pamekasan akan segera memanggil saksi kunci soal pemalsuan tanda tangan.

JATIMPOS.CO/KOTA MOJOKERTO – Masa Reses (Serap Aspirasi) tahap II Pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto berlangsung tanggal 12 – 15 Juli tahun 2020 .

JATIMPOS.CO//SURABAYA- DPRD Kota Surabaya mengapresiasi kerjasama antara Pemkot Surabaya dengan Kejaksaan Tinggi Jatim yang sukses menyelamatkan aset-aset negara dalam enam tahun terahkir di Era kepemimpinan Walikota Surabaya Tri Rismaharini.

JATIMPOS.CO/PAMEKASAN - Sejumlah Mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Madura (BEM Unira) demo ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan. Organisasi Kemahasiswaan itu menuntut dewan legislatif untuk menolak pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law oleh DPR RI Jakarta.

JATIMPOS.CO/PAMEKASAN - Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam mengesahkan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diusulkan dewan eksekutif dan legislatif. Kedua Raperda itu disahkan saat menghadiri Rapat Paripurna di ruang rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Jawa Timur.

JATIMPOS.CO/PAMEKASAN - Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan telah melakukan rapat perdana internal BK mengenai pemalsuan tanda tangan oleh oknum anggota legislator. Rapat perdana itu membahas mengenai berkas laporan yang diajukan oleh pelapor kepada BK.

JATIMPOS.CO/PAMEKASAN - Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam memberikan jawaban terhadap pandangan fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan. Jawaban Baddrut Tamam itu menjelaskan tentang penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2019 yang dinilai kurang maksimal.

JATIMPOS.CO/PAMEKASAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, Hamdi menegaskan hak interpelasi kepada Bupati Pamekasan tidak ada kaitannya dengan kasus pemalsuan tandatangan. Interpelasi itu akan tetap berjalan, meskipun keberlangsungannya sempat diragukan oleh berbagai elemen masyarakat Pamekasan, Jawa Timur.