JATIMPOS.CO//SURABAYA – Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim memperluas jangkauan layanan transportasi publik Trans Jatim. Salah satunya melalui pembukaan koridor baru yang menjangkau wilayah-wilayah Bakorwil di Jawa Timur.
Juru Bicara Fraksi Golkar DPRD Jatim, Jairi Irawan, mengatakan pengembangan Trans Jatim perlu menjadi perhatian dalam pengalokasian anggaran Dinas Perhubungan. Terlebih, Pemprov Jatim akan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang transportasi publik.
“Tentang belanja untuk Dinas Perhubungan, seiring dengan akan ditetapkan Perda tentang transportasi publik. Kiranya dapat dipertimbangkan lebih efektif untuk mendukung pembukaan koridor baru Trans Jatim setidaknya jurusan yang ada Bakorwil di wilayah Provinsi Jawa Timur,” kata Jairi saat menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Golkar terhadap Raperda APBD Jatim 2027, Rabu (11/11/2026).
Permintaan tersebut berkaitan dengan arah pembangunan Jawa Timur pada 2027. Dalam dokumen pendapat akhirnya, Fraksi Golkar mencatat penguatan infrastruktur konektivitas antarwilayah sebagai salah satu dari sembilan prioritas pembangunan provinsi.
Selain konektivitas wilayah, sembilan prioritas tersebut mencakup percepatan pengentasan kemiskinan, perluasan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan petani, peternak dan nelayan, serta penguatan akses dan mutu pendidikan.
Prioritas lainnya meliputi peningkatan derajat kesehatan masyarakat, penguatan tata kelola pemerintahan, kehidupan masyarakat yang harmonis dan inklusif, serta pelestarian lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
Dalam pendapat akhirnya, Golkar juga menyoroti alokasi belanja daerah APBD Jatim 2027 yang mencapai Rp27,63 triliun. Dari jumlah tersebut, belanja operasi dialokasikan sebesar Rp20,8 triliun atau 75,3 persen, sedangkan belanja modal sebesar Rp1,67 triliun atau 6,1 persen.
Jairi menyampaikan, alokasi belanja untuk seluruh urusan pemerintahan pada prinsipnya diarahkan untuk memperkuat capaian indikator kinerja utama dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Alokasi belanja untuk semua urusan pada intinya untuk terus memperkuat capaian IKU guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelas Jairi.
Di akhir, Fraksi Golkar menyetujui Raperda APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. (zen)
