JATIMPOS.CO//SURABAYA – APBD Jawa Timur 2027 telah disetujui dalam rapat paripurna DPRD Jatim, Rabu (11/11/2026). Namun, komposisi belanja daerah mendapat sejumlah catatan dari Fraksi PDI Perjuangan, terutama terkait alokasi anggaran pembangunan dan pelayanan publik.
Wakil Ketua DPRD Jatim dari Fraksi PDI Perjuangan, Deni Wicaksono, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim memastikan anggaran yang telah disepakati benar-benar diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, besarnya anggaran daerah tidak cukup menjadi ukuran keberhasilan apabila komposisinya belum memberikan ruang memadai bagi pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik.
"Yang harus menjadi perhatian bukan hanya besarnya anggaran, tetapi bagaimana komposisinya. APBD harus mampu memberikan ruang yang cukup bagi pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik. Jangan sampai belanja rutin terlalu mendominasi, sementara kebutuhan pembangunan masyarakat belum terakomodasi secara optimal," katanya usai paripurna dengan agenda penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda APBD Jatim 2027.
Dalam dokumen APBD 2027, total belanja daerah ditetapkan sebesar Rp27,637 triliun. Namun, dari penambahan anggaran sekitar Rp213,112 miliar dibandingkan Nota Keuangan awal, hampir seluruhnya dialokasikan untuk belanja operasi. Sementara tambahan belanja modal hanya sekitar Rp1 miliar.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Fraksi PDI Perjuangan karena porsi belanja modal hanya sekitar 6,1 persen dari total belanja daerah.
Deni menilai, komposisi anggaran tersebut perlu menjadi bahan evaluasi agar belanja daerah tidak hanya terserap untuk kebutuhan rutin, tetapi juga menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Belanja daerah harus disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat. Anggaran tidak cukup hanya terserap, tetapi juga harus menghasilkan manfaat yang bisa dirasakan masyarakat," ujarnya.
Selain komposisi belanja, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti rendahnya pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam APBD 2027, target pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp26,546 triliun.
Angka tersebut naik sekitar Rp138,112 miliar dibandingkan Nota Keuangan awal. Namun, kenaikan tersebut seluruhnya berasal dari transfer pemerintah pusat. Sebaliknya, target PAD justru turun sekitar Rp20,255 miliar dibandingkan usulan awal.
Jika dibandingkan dengan APBD Perubahan 2026, pertumbuhan PAD hanya sekitar 0,2 persen.
"Ketergantungan terhadap dana transfer harus menjadi perhatian. Pemerintah daerah perlu memperkuat kemandirian fiskal dengan menggali potensi PAD secara terukur, tanpa membebani masyarakat dan dunia usaha," tegasnya.
Fraksi PDI Perjuangan juga mengingatkan Pemprov Jatim agar berhati-hati dalam menyusun skema pembiayaan defisit. APBD 2027 mencatat defisit sekitar Rp1,091 triliun yang direncanakan ditutup melalui perkiraan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 2026 sebesar Rp1,5 triliun.
Menurut Deni, angka SiLPA tersebut masih berupa proyeksi sehingga pemerintah perlu menyiapkan skenario apabila realisasinya tidak sesuai perkiraan.
"Pembiayaan APBD harus disusun secara realistis dan terukur. Pemerintah perlu menyiapkan skenario apabila asumsi SiLPA tidak tercapai, sehingga pelaksanaan program tidak terganggu dan tidak menimbulkan persoalan fiskal di kemudian hari," imbuhnya.
Sorotan lainnya tertuju pada anggaran Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Dalam APBD 2027, anggaran lembaga pengawasan internal tersebut turun 28,03 persen, dari Rp92,669 miliar menjadi Rp66,696 miliar.
Padahal, penguatan pengawasan dibutuhkan untuk memastikan setiap rupiah anggaran daerah digunakan secara efektif, transparan, dan akuntabel.
Fraksi PDI Perjuangan menilai pengawasan tidak boleh dipandang sebagai fungsi administratif semata. Pengawasan juga harus menjadi instrumen untuk mencegah penyimpangan sekaligus memastikan program pemerintah berjalan sesuai sasaran.
"Penguatan pengawasan merupakan bagian penting dari upaya menjaga kualitas belanja daerah. Jangan sampai anggaran pengawasan justru berkurang ketika tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas semakin tinggi," pungkas Deni.
Meski memberikan sejumlah catatan kritis, Fraksi PDI Perjuangan pada akhirnya menyetujui Raperda APBD Jatim 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Persetujuan tersebut disertai enam rekomendasi strategis, yakni penyelarasan dokumen anggaran akhir, penyusunan skenario risiko fiskal, perbaikan komposisi belanja, kesiapan program untuk mencegah rendahnya penyerapan, penetapan target hasil yang terukur, serta penguatan pengawasan dan akuntabilitas.
Fraksi PDI Perjuangan berharap rekomendasi tersebut tidak berhenti sebagai catatan dalam rapat paripurna, tetapi menjadi perhatian Pemprov Jatim dalam pelaksanaan APBD 2027. (zen)
