JATIMPOS.CO//SURABAYA — Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Dr. H. Puguh Wiji Pamungkas, meminta Pemprov Jatim tidak hanya mengandalkan bursa kerja atau job fair untuk mengatasi persoalan pengangguran.
Menurut Puguh, penanganan pengangguran perlu dilakukan secara lebih mendasar dengan memperhatikan iklim investasi, pertumbuhan industri dan keberlangsungan dunia usaha.
“Menuntaskan pengangguran tidak cukup hanya dengan mengandalkan job fair. Akar masalahnya berada pada satu mata rantai yang sama dengan iklim investasi dan pertumbuhan industri,” kata Puguh, Kamis (17/9/2026).
Puguh menjelaskan, iklim investasi yang positif dapat memberikan ruang bagi industri untuk berkembang dan membuka lapangan pekerjaan. Sebaliknya, tekanan terhadap dunia usaha dapat berdampak pada keberlangsungan perusahaan dan berpotensi memicu PHK.
“Semakin iklim investasi itu positif, industri akan bertumbuh dan lapangan pekerjaan akan banyak dibuka. Namun jika situasinya berkebalikan, bahan baku langka dan mahal serta biaya operasional tidak terjangkau, banyak pabrik yang akhirnya tutup dan hengkang,” tegas Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim tersebut.
Karena itu, Puguh meminta pemerintah menyiapkan langkah pencegahan sebelum terjadi PHK. Menurutnya, kebijakan pemerintah perlu memberikan kepastian bagi dunia usaha sekaligus mendukung investasi.
Salah satu aspek yang disorot adalah perpajakan. Puguh meminta regulasi pajak mempertimbangkan kondisi pelaku usaha, terutama ketika industri masih berada pada tahap awal perintisan.
Selain pajak, ia menilai regulasi ketenagakerjaan dan ketersediaan infrastruktur juga menjadi bagian penting dalam menciptakan iklim investasi. Infrastruktur, menurutnya, perlu mendukung rantai pasok bahan baku maupun distribusi hasil industri.
“Pemerintah harus menciptakan ekosistem yang membuat industri bisa bertahan dan berkembang. Kepastian regulasi, biaya usaha yang rasional, tenaga kerja, serta infrastruktur harus dilihat sebagai satu kesatuan,” ujarnya.
Puguh mengatakan Jawa Timur memiliki posisi strategis sebagai “Gerbang Baru Nusantara” karena memiliki konektivitas perdagangan dan industri menuju kawasan Indonesia bagian timur. Potensi tersebut dinilai perlu dimanfaatkan untuk memperkuat posisi Jatim sebagai salah satu pusat pertumbuhan industri nasional.
Ia juga mengingatkan persaingan antarwilayah dalam menarik investasi. Menurut Puguh, pelaku usaha mempertimbangkan sejumlah faktor, mulai dari kepastian regulasi, biaya produksi, infrastruktur, akses bahan baku hingga prospek pasar.
“Jika pemerintah gagal memberikan kepastian regulasi, pelaku industri secara alamiah akan memindahkan modalnya ke wilayah yang dinilai lebih menguntungkan,” terang legislator dari daerah pemilihan Malang Raya tersebut.
Puguh meminta pemerintah tidak menunggu hingga PHK terjadi. Ia mendorong pemetaan sektor industri yang rentan, komunikasi dengan dunia usaha serta kebijakan yang dapat menjaga perusahaan tetap beroperasi dan melakukan ekspansi.
“Jangan sampai pemerintah baru bergerak setelah PHK terjadi. Yang harus dilakukan adalah membangun iklim investasi yang sehat sejak awal agar industri bisa bertahan, berkembang, dan terus membuka lapangan pekerjaan,” pungkasnya. (zen)
