JATIMPOS.CO/SURABAYA – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, menyoroti pentingnya melihat kondisi riil di masyarakat dalam menilai capaian program pemerintah yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan.
Hal itu disampaikan Deni usai mengikuti Rapat Paripurna Istimewa DPRD Jatim dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI di Gedung DPRD Jatim, Jumat (14/8/2026).
Deni mengapresiasi sejumlah capaian pemerintah yang disampaikan Presiden. Namun, menurut politikus PDI Perjuangan tersebut, keberhasilan program tidak cukup diukur dari angka capaian, melainkan juga perlu dilihat dari manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Secara angka memang luar biasa kalau kita lihat dan saksikan bersama tadi. Tapi kita perlu juga melihat kondisi real di lapangan,” kata Deni.
Salah satu program yang menjadi perhatian Deni adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai program tersebut memiliki anggaran besar sehingga pelaksanaannya perlu diawasi, terutama terkait keamanan pangan bagi penerima manfaat.
Deni menyoroti masih adanya kasus keracunan yang berkaitan dengan pelaksanaan MBG, termasuk di Jawa Timur. Menurutnya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti melakukan kesalahan hingga menyebabkan keracunan perlu mendapat tindakan tegas.
“Kami berharap memang ada tindakan tegas agar program yang menjadi program prioritas ini bisa berjalan baik, capaian juga maksimal,” ujarnya.
Deni bahkan meminta SPPG yang tidak mampu melakukan perbaikan setelah evaluasi ditutup secara permanen dan izinnya dicabut.
“Kalau memang tidak bisa memperbaiki diri, bisa ditutup selamanya, dicabut izinnya,” tegasnya.
Selain MBG, Deni menyoroti Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Ia meminta pemerintah tidak hanya melihat jumlah koperasi yang telah dibangun, tetapi juga mengevaluasi berapa yang benar-benar beroperasi dan mampu menghasilkan keuntungan.
“Berapa sih KDMP yang sudah terbangun, berapa yang kemudian sudah bisa beroperasi? Kemudian mungkin kan targetnya memang ada tambahan pendapatan atau profit. Jadi coba dikalkulasi kira-kira sejauh ini sudah berapa persen yang berjalan dan profit yang didapatkan sebesar apa,” ujarnya.
Deni menegaskan evaluasi terhadap program pemerintah perlu menggunakan data dan kondisi faktual di lapangan. Menurutnya, capaian yang disampaikan dalam pidato kenegaraan perlu dibandingkan dengan dampak yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kalau melihat angka-angka tadi luar biasa capaiannya. Tapi apakah ini real dengan yang terjadi di bawah, di masyarakat, itu yang memang kita serahkan kepada masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Timur,” katanya.
Ia menambahkan DPRD Jatim akan terus melihat pelaksanaan program-program prioritas pemerintah di lapangan agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. (zen)
