JATIMPOS.CO/SURABAYA – Sejumlah fraksi DPRD Jawa Timur menilai besarnya anggaran pendidikan dan kesehatan belum sepenuhnya diikuti peningkatan kualitas layanan maupun hasil pembangunan.
Mereka meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengarahkan belanja daerah agar lebih berorientasi pada manfaat yang dirasakan masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan dalam Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 pada rapat paripurna DPRD Jatim, Selasa (14/7/2026).
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menilai tingginya realisasi anggaran pendidikan belum mampu mendorong peningkatan kualitas pendidikan secara signifikan.
"Misalnya pada sektor pendidikan, realisasi anggaran mencapai 92,88 persen. Namun, indikator kualitas pendidikan belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas masih belum mendapatkan perhatian yang maksimal. Capaian literasi dan numerasi masih rendah,” ujar F-PAN melalui juru bicaranya M Aziz.
“Harapan Lama Sekolah (HLS) masih berada pada 13,44 tahun, sedangkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) baru mencapai 8,39 tahun. Fakta ini menunjukkan bahwa besarnya belanja pendidikan belum sepenuhnya menghasilkan peningkatan kualitas sumber daya manusia," sambung Aziz.
PAN juga menyoroti sektor kesehatan yang dinilai menghadapi persoalan serupa meski tingkat serapan anggarannya cukup tinggi.
"Realisasi belanja Dinas Kesehatan mencapai 91,49 persen, tetapi berbagai persoalan kesehatan masyarakat masih menjadi tantangan besar,” tambah Aziz.
“Penyakit menular terus meningkat seperti TBC dan HIV AIDS, penurunan stunting belum optimal, pengendalian tuberkulosis masih memerlukan penguatan dan Program Cek Kesehatan Gratis hingga akhir tahun 2025 baru menjangkau sekitar 12,69 juta penduduk atau sekitar 30 persen dari total sasaran," imbuhnya
Karena itu, Fraksi PAN meminta penyusunan anggaran tidak lagi hanya mengejar besarnya realisasi belanja, tetapi memastikan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.
"APBD tidak boleh berhenti pada output berupa pembangunan gedung, penyediaan sarana dan prasarana dan pelaksanaan pelatihan, melainkan harus menghasilkan outcome berupa meningkatnya kualitas pendidikan, membaiknya derajat kesehatan, berkurangnya kemiskinan, serta meningkatnya kesejahteraan rakyat," tuturnya.
Pandangan senada disampaikan Fraksi PDI Perjuangan. Fraksi ini menilai tantangan Jawa Timur tidak lagi terletak pada kemampuan mengelola anggaran, melainkan bagaimana anggaran mampu menghasilkan pembangunan yang berkualitas.
"Data tersebut menunjukkan bahwa tantangan Jawa Timur tidak lagi semata-mata berada pada kemampuan mengelola anggaran, tetapi pada kemampuan mengubah anggaran menjadi hasil pembangunan yang lebih berkualitas," ujar F-PDIP melalui juru bicaranya Guntur Wahono.
PDI Perjuangan memberikan apresiasi terhadap pendekatan evaluasi yang digunakan Komisi E DPRD Jatim karena lebih menitikberatkan pada keterkaitan antara belanja daerah dengan hasil pembangunan.
"Pendekatan tersebut memperkaya proses pembahasan karena menggeser fokus evaluasi dari sekadar tingkat serapan anggaran menuju manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat," tambahnya.
Sementara itu, Fraksi PKS melalui juru bicaranya, Lilik Hendarwati, juga meminta agar APBD benar-benar diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan dasar kepada masyarakat.
"APBD harus semakin diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas akses layanan kesehatan, mempercepat penurunan stunting dan kemiskinan, meningkatkan kompetensi tenaga kerja, memperkuat perlindungan terhadap perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jawa Timur secara menyeluruh," ujarnya. (zen)
