JATIMPOS.CO/SURABAYA – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur Wara Sundari Renny Pramana mendorong penguatan keterkaitan antara pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Menurutnya, langkah tersebut menjadi kunci agar lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
Renny mengatakan lulusan SMK memang dipersiapkan sebagai tenaga kerja terampil. Karena itu, menurutnya, peningkatan jumlah lulusan harus diiringi dengan kesiapan dunia industri dalam menyerap tenaga kerja sesuai kompetensi yang dimiliki.
"SMK dirancang untuk mencetak tenaga kerja siap pakai. Artinya, negara juga harus memastikan industri mampu menyerap mereka. Pendidikan dan dunia usaha tidak boleh berjalan sendiri-sendiri," ujarnya, Selasa (7/7/2026).
Berdasarkan data pendidikan tahun ajaran 2025/2026, jumlah siswa kelas XII SMK di Indonesia mencapai sekitar 1,5 juta orang. Angka tersebut menjadi pendekatan jumlah lulusan SMK tahun 2026 sambil menunggu data resmi pemerintah.
Menurut Bendahara DPD PDI Perjuangan Jawa Timur itu, besarnya jumlah lulusan SMK harus menjadi perhatian pemerintah agar tidak menimbulkan persoalan baru di sektor ketenagakerjaan.
"Jangan sampai bonus demografi yang dimiliki Indonesia justru berubah menjadi bonus pengangguran. Lulusan SMK harus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi, bukan menambah antrean pencari kerja," tegasnya.
Renny menilai penguatan pendidikan vokasi perlu dilakukan melalui penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan industri, perluasan program magang, sertifikasi kompetensi, serta peningkatan kemitraan antara sekolah dan dunia usaha.
Menurutnya, sektor manufaktur, industri kreatif, ekonomi digital, kendaraan listrik, energi baru terbarukan, hingga industri kesehatan memiliki potensi besar dalam menyerap lulusan SMK pada masa mendatang.
"Kalau kebutuhan industri dan kompetensi lulusan bisa dipertemukan, maka lulusan SMK tidak hanya mudah mendapatkan pekerjaan, tetapi juga mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah," jelasnya.
Di sisi lain, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur per Februari 2026, jumlah penduduk yang bekerja mencapai 24,25 juta orang atau meningkat sekitar 388,04 ribu orang dibandingkan Februari 2025. Dari total 25,14 juta angkatan kerja, sebanyak 96,45 persen telah bekerja, sedangkan sekitar 892,64 ribu orang masih menganggur. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 3,55 persen dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 74,78 persen.
Meski menunjukkan tren positif, Renny menilai peningkatan kesempatan kerja harus dibarengi dengan bertambahnya lapangan pekerjaan formal yang menawarkan penghasilan layak, perlindungan tenaga kerja, dan jenjang karier yang jelas.
"Ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Kita membutuhkan lebih banyak investasi produktif yang mampu menciptakan pekerjaan formal dengan penghasilan layak, perlindungan tenaga kerja, dan jenjang karier yang jelas," katanya.
Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari menurunnya angka pengangguran, tetapi juga dari kualitas pekerjaan yang dapat diakses masyarakat, terutama generasi muda.
"Jawa Timur sudah menunjukkan tren yang baik dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terserap. Tantangan berikutnya adalah memastikan semakin banyak anak muda memperoleh pekerjaan yang layak, produktif, dan memberikan masa depan yang lebih baik," pungkasnya. (zen)
