JATIMPOS.CO/SURABAYA — DPRD Jawa Timur meminta evaluasi menyeluruh terhadap sistem perizinan berbasis Online Single Submission (OSS) menyusul kasus dugaan pungutan liar di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Budiono, menilai kasus tersebut perlu menjadi perhatian serius, terutama terkait potensi celah dalam sistem maupun pengawasan.
“Ini harus jadi evaluasi serius. Jangan sampai sistem yang tujuannya mempermudah justru dipakai sebagai alat untuk memperlambat proses dan akhirnya dijadikan celah pungli,” tegas Budiono, Sabtu (18/4/2026).
Ia menyebut OSS pada prinsipnya dirancang untuk mempercepat layanan perizinan, namun tetap memerlukan pengawasan yang kuat dalam implementasinya.
Budiono juga menyoroti adanya dugaan praktik memperlambat proses perizinan meskipun persyaratan telah terpenuhi, yang dinilai dapat membuka ruang penyimpangan.
“Kalau benar ada praktik seperti itu, berarti ada celah dalam sistem maupun dalam pengawasan. Ini yang harus dibenahi, baik dari sisi teknis maupun integritas SDM,” ujarnya.
Menurut dia, pemerintah perlu melakukan audit terhadap pelaksanaan OSS, khususnya pada sektor strategis seperti energi dan sumber daya mineral yang berkaitan langsung dengan investasi.
Ia mengingatkan, kepercayaan pelaku usaha dapat terpengaruh apabila sistem perizinan dinilai tidak transparan.
“Jangan sampai investor kapok masuk ke Jawa Timur hanya karena birokrasi yang tidak sehat. Ini menyangkut iklim investasi kita,” katanya.
Selain itu, Budiono menilai penguatan pengawasan internal serta penegakan aturan menjadi hal penting untuk mencegah terulangnya kasus serupa. (zen)
