JATIMPOS.CO/SURABAYA — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Timur menyoroti kinerja sektor layanan dasar dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025, terutama pada bidang pendidikan, kesehatan, dan ketimpangan wilayah.
Pandangan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PKB, Ahmad Atho’illah, dalam rapat paripurna DPRD Jatim, Kamis (09/04/2026).
Fraksi PKB mengapresiasi capaian pemerintah yang dinilai berhasil memenuhi sebagian besar indikator kinerja. Namun, mereka menegaskan masih terdapat sejumlah “rapor merah” yang perlu menjadi perhatian serius.
Di sektor pendidikan, PKB mencatat capaian literasi membaca hanya 49,89 persen dari target 59,94 persen, sementara numerasi 46,31 persen dari target 54,92 persen. Capaian tersebut bahkan menurun dibanding tahun sebelumnya.
“Rapor merah bidang pendidikan ini menunjukkan bahwa kita tidak hanya sedang berjalan di tempat, melainkan sedang bergerak mundur,” terangnya.
Fraksi PKB menilai kondisi ini menunjukkan belum efektifnya kebijakan pendidikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas.
Selain itu, pada sektor kesehatan, PKB menyoroti capaian penanganan tuberkulosis (TBC) yang belum memenuhi target. Angka keberhasilan pengobatan tercatat 88,17 persen dari target 89–90 persen, sementara cakupan penemuan dan pengobatan hanya 76,81 persen dari target hingga 95 persen.
Capaian tersebut dinilai berkaitan dengan masih tingginya persoalan kemiskinan di lapangan.
“Fraksi PKB menilai bahwa kegagalan penanganan TBC ini berbanding lurus dengan masih tingginya angka kemiskinan di Jatim. Sebagaimana ditegaskan dalam berbagai studi epidemiologi, TBC adalah penyakit yang memiliki korelasi struktural dengan kemiskinan,” ujar Gus Atho.
Di sisi lain, Fraksi PKB juga menyoroti pola kemiskinan yang masih terkonsentrasi di sejumlah wilayah, seperti Madura, Tapal Kuda, hingga wilayah Mataraman dan Pantura, dengan angka kemiskinan di atas 10 persen di beberapa daerah.
PKB menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya pendekatan kebijakan yang lebih spesifik sesuai karakteristik wilayah, bukan bersifat seragam.
“Terkait hal ini, Fraksi PKB meminta penjelasan mengenai kebijakan afirmatif apa yang telah dan akan diberikan untuk pengentasan kemiskinan di kantong-kantong kemiskinan tersebut,” tambahnya.
Selain itu, PKB mencermati tingginya tingkat pengangguran terbuka di wilayah perkotaan dan kawasan industri, seperti Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Kondisi ini dinilai mengindikasikan belum optimalnya penyerapan tenaga kerja, khususnya bagi tenaga kerja lokal.
Fraksi PKB juga menyinggung lemahnya keterkaitan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri. Hal ini tercermin dari rendahnya penyerapan tenaga kerja sesuai bidang keahlian, yang hanya mencapai 42,66 persen dari target 67,77 persen.
Secara keseluruhan, Fraksi PKB menilai sejumlah indikator kunci tersebut berkaitan langsung dengan misi pembangunan daerah, khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Kami merasa bahwa catatan kami terhadap LKPJ tahun 2025 ini seperti dejavu, mengulang apa yang telah kami sampaikan pada LKPJ tahun 2024. Alih-alih terjadi progresivitas, sebagian besar aspek yang telah kami kritisi tahun lalu kembali terjadi tahun ini,” ujarnya.
“Mewakili rakyat Jawa Timur, Fraksi PKB meminta pertanggungjawaban dan integritas janji politik Gubernur. Kami menuntut keseriusan dan terobosan kebijakan. Jangan biarkan forum ini hanya menjadi ritual tahunan tanpa perubahan signifikan,” pungkasnya.(zen)
