JATIMPOS.CO/SURABAYA — Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, menegaskan bahwa kebijakan Work From Home (WFH) ASN Pemprov Jatim tidak boleh menjadi alasan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menurunkan kinerja.
“BUMD jangan menjadikan efisiensi energi sebagai alasan untuk menurunkan kinerja. Hal itu tidak bisa dijadikan pembenaran,” ujar Lilik, Jumat (27/3/2026).
Ia menilai, sektor yang menjadi mitra Komisi C justru telah memiliki kesiapan infrastruktur digital yang memadai untuk mendukung pola kerja fleksibel. Instansi seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), hingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) disebut telah mengoptimalkan layanan berbasis elektronik.
Menurutnya, pengalaman saat pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa digitalisasi mampu menjaga stabilitas penerimaan daerah meskipun aktivitas fisik terbatas.
“Penerimaan pajak tetap stabil karena masyarakat bisa membayar melalui platform digital, termasuk e-commerce dan gerai modern,” jelasnya.
Lilik optimistis kebijakan WFH tidak akan berdampak negatif terhadap target pendapatan daerah. Namun, ia menegaskan bahwa disiplin kinerja harus tetap dijaga agar layanan publik dan capaian fiskal tidak terganggu.
Di sisi lain, kebijakan WFH setiap hari Rabu diterapkan Pemprov Jatim sebagai bagian dari strategi efisiensi energi di tengah dinamika global. Lilik menilai langkah tersebut tepat, namun implementasinya harus tetap memperhatikan akuntabilitas kinerja.
Ia juga menekankan bahwa penghematan energi tidak hanya bergantung pada pengurangan mobilitas, tetapi juga pada perubahan perilaku penggunaan energi di lingkungan kerja.
“Sering kali kantor ditinggalkan dengan AC dan lampu tetap menyala. Hal-hal seperti ini yang justru perlu dibenahi,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan agar setiap kebijakan efisiensi disertai perhitungan yang presisi terhadap dampak nyata yang dihasilkan. Menurutnya, langkah simbolik tanpa ukuran yang jelas berpotensi tidak efektif dalam jangka panjang.
“Harus dihitung secara akurat apakah langkah yang diambil benar-benar menghasilkan penghematan signifikan,” pungkasnya. (zen)
