JATIMPOS.CO/SURABAYA — Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Abdul Ghoni Muklas Ni'am menerima keluhan warga terkait pergeseran kategori desil yang berdampak pada hilangnya akses bantuan sosial (bansos) saat menggelar reses, Jumat (13/2/2026).
Dalam dialog tersebut, sejumlah warga menyampaikan perubahan status desil membuat mereka tidak lagi tercatat sebagai penerima bantuan. Mereka mengaku kondisi ekonomi keluarga belum mengalami perbaikan signifikan, sementara perubahan data dinilai kurang disertai penjelasan yang memadai.
Ghoni mengatakan reses menjadi ruang bagi wakil rakyat menyerap aspirasi dan melihat kondisi di lapangan secara langsung. Ia menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian karena menyangkut warga rentan.
“Reses ini menjadi ruang bagi warga untuk menyampaikan langsung keluhan dan fakta di lapangan. Kita tidak boleh membiarkan masyarakat rentan semakin terpuruk hanya karena persoalan administratif,” ujarnya.
Sebagai anggota Komisi D yang membidangi kesejahteraan rakyat, pendidikan, kesehatan, dan sosial, Ghoni mendorong pemerintah kota melakukan evaluasi terhadap mekanisme pendataan dan pemutakhiran desil. Ia menekankan pentingnya verifikasi dan validasi data yang transparan serta melibatkan unsur kelurahan dan RT/RW agar perubahan kategori sesuai kondisi riil masyarakat.
Menurutnya, percepatan klarifikasi dan perbaikan data bagi warga terdampak perlu menjadi perhatian agar tidak terjadi kesalahan administrasi.
Selain itu, Ghoni menyebut perlindungan sosial juga perlu diiringi program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Pelatihan keterampilan, akses permodalan bagi pelaku UMKM, hingga pendampingan usaha dinilai dapat membantu meningkatkan kemandirian warga.
“Perlindungan sosial harus berkelanjutan. Selain memastikan bansos tepat sasaran, kita juga harus menghadirkan program pemberdayaan agar warga bisa mandiri dan tidak terus bergantung pada bantuan,” pungkasnya. (fred)
