JATIMPOS.CO/SURABAYA — Menyusul laporan dugaan keracunan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah di Jawa Timur, pimpinan DPRD Jatim dan Pemprov memastikan evaluasi menyeluruh terhadap standar dapur penyedia (SPPG) dan rantai higienitas makanan.
"Di beberapa kabupaten kemarin sudah dikumpulkan untuk dievaluasi dan beberapa yang belum memenuhi standar itu kemarin sudah ada catatan-catatan peringatannya yang harus memenuhi standar yang sudah ditentukan dari pusat,” ujar Wakil Ketua DPRD Jatim Sri Wahyuni usai rapat paripurna, Senin (29/9/2025) di Gedung DPRD Jatim, Surabaya.
“Misalnya sterilisasi alat makan, terus ada beberapa yang harusnya makanan kemasan tidak boleh bercampur dengan makanan itu kemarin sudah disampaikan. Jadi standarnya setiap dapur itu harus terpenuhi dan itu yang kemarin dievaluasi," imbuhnya.
Menurutnya, program ini secara keseluruhan sudah memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP), namun standar dapur masih menjadi titik lemah.
"Sebenarnya sudah memenuhi SOP, cuma standar dapurnya mungkin ada yang belum," katanya.
Ia menekankan perbaikan berkelanjutan tanpa mengaburkan tujuan utama program.
"Sebenarnya bagus kan tujuannya untuk memberikan gizi, tapi mungkin ada beberapa hal yang yang perlu perlu diperbaiki," tambahnya.
Dalam sepekan terakhir, laporan dugaan keracunan muncul di: Lamongan, Bojonegoro, Tuban, Kota Batu, dan Jember. Jumlah yang terdampak bervariasi—mulai dari belasan siswa di Lamongan dan Kota Batu, enam siswa di Tuban, tujuh siswa di Bojonegoro, hingga 16 siswa di Jember. Sebagian besar telah pulih setelah perawatan; penyebab pasti menunggu hasil uji laboratorium dan investigasi dinas terkait.
Pemprov–BGN satu pintu, pengawasan diperketat
Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menyebut cakupan dapur MBG di Jatim sangat besar dan terus diawasi.
“Total kami waktu berkunjung untuk bertemu dengan Kepala BGN, ada sekitar 920-an dapur yang sudah beroperasi. Tapi ada 2.100 yang sedang dipantau progresnya. Apabila progresnya lambat, ini akan dilakukan roll back.”
Emil menegaskan koordinasi kebijakan dan informasi dilakukan satu pintu melalui BGN agar tidak simpang siur.
"Program MBG adalah program yang strategis dan sangat besar. Kami semua kerja, gubernur kerja. Hari ini juga Kepala Dinas Kesehatan mengikuti rapat virtual dengan seluruh Kadinkes dan Kemendagri untuk membahas positioning pemerintah daerah. Tapi kalau terlalu banyak pintu komunikasi, nanti infonya bisa simpang siur, teman-teman," ujarnya.
"Kami bekerja dengan BGN. bahkan Kepala Korwil BGN di sini itu sudah rutin ber-WA dengan kami. Tapi mohon dimaklumi, satu pintu kita berkomunikasi terkait MBG. Bukan berarti yang kerja hanya satu orang—komunikasinya yang satu pintu dari BGN," lanjut Emil.
Ia menambahkan, tindakan korektif sudah berjalan di lapangan. “Ada dapur yang sedang di-review, ada yang sudah beroperasi, dan ada langkah-langkah tegas atas permasalahan yang dilakukan BGN dan diumumkan BGN. Demikian yang kita sepakati—komunikasi satu pintu," pungkasnya.(zen)
