JATIMPOS.CO/ SURABAYA — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam mempercepat penanganan persoalan mendesak warga kota seperti banjir, kemacetan, dan penerangan jalan umum (PJU).
Komitmen ini menjadi fokus utama pembahasan dalam Perubahan APBD Surabaya 2025 yang tengah dibahas intensif di DPRD, termasuk opsi pembiayaan alternatif untuk mempercepat realisasi program strategis tersebut.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Surabaya, Budi Leksono menegaskan, Fraksi PDIP menangkap aspirasi yang sangat kuat dari warga, terutama terkait kebutuhan infrastruktur yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
“Kami menerima banyak keluhan dari warga soal banjir, kemacetan, dan PJU. Karena itu, kami mendukung langkah Pemkot Surabaya yang menjajaki sumber pembiayaan alternatif hingga Rp 452 miliar melalui pinjaman daerah, demi percepatan penyelesaian permasalahan-permasalahan krusial ini,” tegas Budi, Selasa (22/7/2025).
Dari total pembiayaan alternatif tersebut, sekitar Rp 179 miliar akan difokuskan untuk percepatan pengendalian banjir skala perkotaan. Ini menjadi penguatan tambahan dari anggaran pengendalian banjir yang sudah dialokasikan sebesar Rp 863 miliar di APBD 2025.
Menurut Budi, penanganan banjir harus dilakukan secara terintegrasi mulai dari lingkungan kampung hingga skala kota agar dampaknya langsung terasa oleh masyarakat.
“Dengan adanya pembiayaan alternatif ini, kami optimistis titik-titik rawan banjir bisa berkurang drastis. Durasi genangan juga akan lebih singkat. Aktivitas warga tidak akan terganggu banjir, dan roda ekonomi bisa berjalan normal,” ujar politisi yang akrab disapa Buleks tersebut.
Tak hanya persoalan banjir, Fraksi PDIP juga menyoroti minimnya penerangan jalan umum di sejumlah wilayah Surabaya, terutama di kawasan kampung dan gang sempit. Oleh karena itu, Pemkot Surabaya menyiapkan Rp 50 miliar untuk mempercepat pemasangan PJU.
“Masih banyak spot jalan sempit yang belum ada penerangan. Dengan anggaran ini, kampung-kampung akan lebih terang, lingkungan jadi lebih aman, dan rasa nyaman masyarakat meningkat,” jelas Budi.
Sementara itu, peningkatan konektivitas kota juga menjadi perhatian serius Fraksi PDIP. Pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) dan pelebaran Jalan Wiyung dipastikan akan mendapatkan dukungan penuh. Budi meyakini, kedua proyek strategis tersebut akan menjadi pengurai kemacetan sekaligus membuka ruang bagi pertumbuhan ekonomi kawasan Surabaya Barat.
“Dengan infrastruktur memadai, arus lalu lintas lancar, investasi masuk, dan peluang kerja bertambah. Ini akan membantu menekan angka pengangguran dan kemiskinan,” katanya.
Meski mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, Fraksi PDIP memastikan program kerakyatan tidak akan diabaikan. Salah satunya adalah program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang sebelumnya sempat diwacanakan dikurangi.
“Kami pastikan Rutilahu tidak akan dipangkas. Bahkan kami akan perjuangkan agar ke depan bisa ditambah,” tegasnya.
Program sosial lainnya seperti pendidikan gratis, beasiswa, dan layanan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Semesta (UHC) juga dijamin aman.
“Sekolah gratis, beasiswa SMA/SMK, beasiswa kuliah, perlengkapan sekolah gratis, hingga layanan kesehatan gratis tetap berjalan tanpa gangguan,” pungkas Budi.(fred)
