JATIMPOS.CO/SURABAYA – Seluruh Fraksi DPRD Jawa Timur melontarkan pertanyaan terkait Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang diajukan oleh Gubernur Jawa Timur. Pertanyaan ini mencuat dalam rapat paripurna DPRD yang dipimpin oleh Wakil ketua DPRD Jatim Drs. H. Achmad Iskandar, M.Si. yang berlangsung di Gedung DPRD Jawa Timur, Kamis (25/07), dengan sorotan utama pada kurangnya analisis mendalam dan urgensi perubahan APBD tersebut.
Fraksi PDIP melalui juru bicaranya, Yordan M. Batara Goa menilai bahwa dokumen Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2024 tidak menyajikan analisis yang memadai mengenai kebutuhan mendesak untuk melakukan perubahan tersebut.
Fraksi PDIP juga menekankan bahwa selain hanya memaparkan aturan perundangan yang mengizinkan perubahan, tidak ada penjelasan yang komprehensif mengenai dasar utama perlunya Perubahan APBD TA 2024. "Fraksi PDIP tidak menemukan analisis mendalam serta urgensi diperlukannya Perubahan APBD TA 2024. Mohon penjelasan, Sdr. Gubernur!" tegas juru bicara Fraksi PDIP Yordan M. Batara Goa.
Fraksi Golkar, meskipun mengapresiasi kelengkapan dan sistematika Rancangan Perubahan APBD 2024 serta penghargaan yang diterima oleh Provinsi Jawa Timur, tetap menuntut penjelasan terkait beberapa anggaran belanja yang dianggap cukup besar. Mereka meminta klarifikasi mengenai esensi dan pertimbangan untuk alokasi belanja berikut:
- Belanja Disdik wilayah Sidoarjo sebesar 251 miliar
- Belanja Kesehatan pada RSUD Pamekasan sebesar 270 miliar
- Belanja Urusan Sosial sebesar 518 miliar
- Belanja Bidang Pemuda dan Olahraga sebesar 512 miliar
- Belanja Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar 437 miliar
Fraksi Golkar mempertanyakan alasan di balik besarnya anggaran tersebut dan meminta penjelasan yang jelas dari gubernur. "Kami mohon penjelasan esensi dan pertimbangan alokasi belanja yang cukup besar ini," ujar juru bicara Fraksi Golkar Pranaya Yudha Mahardhika, S.P., M.I.B.
Fraksi PKB juga menyoroti kurang optimalnya serapan anggaran belanja daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2023. Mereka mempertanyakan apakah hal ini disebabkan oleh kurang maksimalnya proses perencanaan atau adanya kendala dalam eksekusi program dan kegiatan yang sudah direncanakan. "Apakah hal ini terkait dengan kurang maksimalnya proses perencanaan atau ada kendala dalam eksekusi program? Mohon penjelasan, Sdr. Gubernur!" tegas juru bicara Fraksi PKB. H. Ubaidillah, S.Fil.I.
Fraksi PKS, PBB, dan Hanura menyoroti anggaran untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024. Mereka meminta penjelasan dari Pemerintah Provinsi apakah anggaran Pilkada ini dapat terealisasi dengan baik dan apakah implementasinya dapat menghasilkan perbaikan kualitas demokrasi di Jawa Timur.
Selain itu, mereka juga mempertanyakan apakah ada rasionalisasi belanja dalam Perubahan APBD ini terkait dengan anggaran Pilkada. "Mohon penjelasan apakah anggaran Pilkada ini dapat terealisasi dengan baik dan menghasilkan perbaikan kualitas demokrasi, serta apakah ada rasionalisasi belanja terkait anggaran Pilkada," tegas juru bicara Fraksi PKS Hj. Lilik Hendarwati.
Sebelumnya, pada hari Rabu (24/07), Banggar DPRD Jawa Timur juga memberikan catatan-catatan penting. Mereka menyoroti perubahan Pendapatan Daerah yang hanya bertumpu pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah, namun proyeksinya justru menurun sebesar 7 persen dibandingkan realisasi tahun 2023.
Hal ini dianggap tidak sesuai dengan target pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang diharapkan bisa mencapai minimal 5 persen pada tahun 2024. "Pendapatan Asli Daerah yang diproyeksikan mengalami peningkatan masih jauh dari angka realisasi tahun sebelumnya, ini perlu dicermati lebih lanjut," ujar juru bicara Banggar Yordan M. Batara Goa.
Selain itu, Banggar juga mencatat penurunan signifikan dalam proyeksi Belanja Modal, yang diperkirakan menurun 15 persen dari realisasi tahun sebelumnya. Mereka menekankan pentingnya perencanaan yang hati-hati dan strategi yang tepat dalam percepatan realisasi anggaran, khususnya untuk belanja infrastruktur yang harus sesuai amanat undang-undang. "Penurunan Belanja Modal ini harus dibahas lebih mendalam untuk menemukan strategi percepatan realisasi anggaran," tambahnya.
Seluruh Fraksi di DPRD Jawa Timur dan Banggar menegaskan pentingnya penjelasan transparan dan komprehensif dari eksekutif mengenai dasar dan urgensi perubahan APBD ini. Mereka meminta Gubernur Jawa Timur untuk menjaga integritas proses melalui kelengkapan dokumen dan penjelasan yang memadai dalam setiap pembahasan R-APBD dan P-APBD Provinsi Jawa Timur di masa mendatang.(zen)
